undang undang kepolisian tahun 2002. Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 9. undang undang kepolisian tahun 2002

Pasal 3 ayat 1, berbunyi : Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tribratanews. Mengingat : 1. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Polri”), kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 1. Menegakkan hukum c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 D. Tribratanews. oleh fungsi kepolisian setiap hari sepanjang tahun dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,Pasal 15 UU Kepolisian, Kepolisian Berwenang. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan. 3Momo Kelana, Memahami Undang -Undang Kepolisian, Undang Undang No. Mengatur tentang pembinaan karier pejabat fungsional Polri, Pengangkatan, , pemindahan, pemberhentian, penilaian kinerja. POLRI Lampiran UU. Berlangganan Pro. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 1. Bentuk. POL : Kep/ 12/ IV/ 2002, TgI. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAHANAN NEGARA. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (1) Undang–Undang No. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Jika merujuk pada Buku Biru sebagai blueprint reformasi insitusi kepolisian yang disusun pada beberapa tahun sebelum hadirnya undang undang Kepolisian nommor 2 Tahun 2002, dikenal tiga dimensi yang menjadi konssentrasi performa insitusi kepolisian. Undang-undang No. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni: Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan. Pro. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentangPasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian. Solusi. Pasal 3 ayat 2, berbunyi : Pengemban fungsi. NOMOR 2 TAHUN 2002. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau. Kerangka Teori Kerangka teori merupakan landasan dalam membangun atau memperkuat permasalahan yang dianalisis, serta sebagai dasar penelitian agar langkah. Menegakkan hukum c. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara. 1. TENTANG . Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang polisi tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat. ,S. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pedoman bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1. 1 Pengertian Polisi Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. Jan 10, 2020 · Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan. yang dibantu oleh : a. 60 tahun maksimal D. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menjamin dan mengatur bentuk – bentuk pemolisian, dengan metoda community policing, meskipun Polri masih mengalami hambatan dari pihak – pihak yang mempunyai kepentingan atau pun intervensi politik dalam penegakan hukum yang dijalankannya. Judul. Undang-undang (UU) NO. Halaman. Sebagaimana diatur dalam UU No. Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelesaian Pelanggaran D isiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 1. Nim 271412018. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. id. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Muhammad Sirajuddin 3. b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai kepolisian di Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 2 Tahun 2002) Untuk memelihara. NOMOR 30 TAHUN 2002 TEN TAN G. Perubahan tersebut. Baca juga: Kapolri Dipersilakan Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Mensesneg: Tetap Harus Koordinasi dengan BKN dan Menpan RB. A. NOMOR 2 TAHUN 2002. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. 5. Wawasan Hukum. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG. Tugas Kepolisian Dalam pasal 13 Undang-undang No. Ibu Lisnawaty W. UU ini. Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 94 dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 2: Tahun: 2002: Tentang: KEPOLISIAN NEGARA RI: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal:. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU. I. Fakultas Hukum. Dalam undang – undang ini mengatur pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi, terutama hak asasi manusia. Fungsi Kepolisian ini menekankan pada fungsi pemerintahan yang Jun 25, 2020 · Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Jurnal. Seseorang yang telah diberikan wewenang kepolisan. 5. Peraturan perundang‑undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang‑Undang ini berlaku adalah Undang‑Undang Nomor 28. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. D. I. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. 000. Seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Kapolri hingga personel di tingkat terendah, memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan peraturan-peraturan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk. Wawasan Hukum. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, setiap orang yang menjadi objek sweeping kepolisian berhak untuk menanyakan surat perintah tugas yang diberikan kepada anggota Polri yang bersangkutan. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mencabut : UU No. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Polri harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan,. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Anggota Polri adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Kerjasama Interpol Menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Kerjasama, bantuan dan hubungan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 dan dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2012 tentang kepolisian, khususnya dalam Pasal 41 & 42. Mengingat : 1. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian. Kapan dan Dimana Undang-Undang Republik. Dalam penerapan wewenang. Adapun wewenang tersebut adalah sebagai berikut : a. Dokumen ini menjelaskan tujuan, prinsip, strategi, taktik, dan prosedur pengendalian massa oleh polri dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan pasal 1 UU kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pengertian dari anggota kepolisan adalah. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat. Download: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. III, tugas pokok yang terdapat pada pasal 13, tersebut adalah : 1. oleh : kartoni, sh nim. f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Abstrak/Ringkasan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 4. Undang-Undang B. 2 Tahun 2002, Latar. bahwa. c. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dengan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 2. menegakkan hukum; dan. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Hum. Salah satu dasar dari UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 adalah ketetapan MPR tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KomisiJAKARTA, HUMAS MKRI – Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan oleh Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. ABSTRAK PERATURAN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut UU No. 1. Judul Artikel:Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa “untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara repoblik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga melengkapi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya dan peraturan lainnya yang terkait. Disamping itu adanya beberapa instrumen hukum yang sebelum UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU Pemasyarakatan baru ini mempertegas posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu dan mempertegas fungsi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran. Implikasi dari UU No mor 2 Tahun 2002 tentang Polri terhadap fungsi tugas k epolisian tidak sebaik yang terdapat dalam berbagai rumusan yang terdapat dalam substansi Undang-Undang tersebut, tetapi sangat banyak dipengaruhi berbagai persoalan politik dan sosial, karena banyak kalangan beranggapan bahwa kewenangan yang. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republikpelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Polri bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang ditengah masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. 2/2002), Pasal 5 ayat 1, yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas. Sedangkan Peran fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang No. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 (UU/2002/22) (2002) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA CIBEUNYING KALER . bahwa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang. Dr. Seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Kapolri hingga personel di tingkat terendah, memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan Sistem Manajemen Bin SDM. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi. Tindakan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Polsek Cibeunying Kaler) 1Rendi Winarta, 2Sholahuddin Harahap 1,2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentanq Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran . Pegawai negeri yang memiliki keahlian khusus pada kepolisian. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut… A. Mengingat . Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta Nov 11, 2008 · A. Undang-Undang Kepolisian No. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Judul. 11 Data Primer 2016. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) Huruf f UU 2/2002 Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.